Belakangan ini, publik ramai membicarakan sebuah momen dalam Lomba Cerdas Cermat MPR RI di Kalimantan Barat. Bukan karena sulitnya soal, bukan karena kehebatan peserta, tetapi karena satu keputusan juri yang memicu perdebatan.
Seorang peserta pertama memberikan jawaban. Juri menyatakan jawabannya salah. Tidak lama kemudian, peserta kedua memberikan jawaban—yang pada intinya sama. Kali ini, juri menyatakan benar. Reaksi pun muncul. Bukan hanya dari peserta, tetapi juga dari penonton yang menyaksikan.
Yang membuat situasi semakin menarik adalah respons dari dewan juri. Alih-alih melakukan klarifikasi terbuka atau evaluasi ulang, muncul pernyataan bahwa “keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.” Bahkan ditambahkan nasihat agar peserta “lapang dada menerima keputusan” dan “ke depan artikulasinya diperjelas.”
Di sinilah persoalannya menjadi lebih dalam. Karena isu ini bukan lagi sekadar benar atau salah dalam menjawab soal. Tetapi tentang rasa keadilan.
Dalam setiap kompetisi, juri memiliki otoritas. Itu benar. Tanpa otoritas, keputusan tidak akan pernah selesai. Namun otoritas tanpa refleksi bisa berubah menjadi arogansi. Ada perbedaan besar antara otoritas yang bijak dan otoritas yang defensif. Otoritas yang bijak berani mengevaluasi diri. Otoritas yang defensif sibuk membenarkan diri.
Dalam konteks komunikasi, apa yang terjadi di momen tersebut menunjukkan adanya noise—gangguan dalam proses penyampaian pesan. Bisa jadi artikulasi peserta kurang jelas. Bisa juga penilaian juri kurang cermat. Bahkan mungkin keduanya terjadi. Namun ketika hasilnya menimbulkan keraguan publik, yang dibutuhkan bukan sekadar penegasan keputusan. Yang dibutuhkan adalah klarifikasi dan transparansi.
Dalam teori keadilan prosedural (procedural justice), yang sering dibahas oleh Tom R. Tyler, seseorang akan lebih menerima keputusan—even jika tidak menguntungkan—ketika prosesnya dianggap adil, transparan, dan terbuka untuk dievaluasi. Artinya, keadilan tidak hanya soal hasil. Tetapi juga soal proses.
Di era digital hari ini, hampir semua hal bisa direkam dan diputar ulang. Dalam kasus seperti ini, sebenarnya ada peluang sederhana: melakukan review melalui tayangan ulang. Bukan untuk mencari siapa yang salah. Tetapi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar akurat. Karena kepercayaan publik tidak dibangun dari klaim “kami benar”, tetapi dari sikap “kami siap mengevaluasi”.
Sayangnya, yang sering terjadi justru sebaliknya. Ketika kritik muncul, energi lebih banyak digunakan untuk mempertahankan posisi, bukan mencari kebenaran. Padahal, dalam banyak situasi, mengakui kekeliruan justru memperkuat kredibilitas. Bukan melemahkannya.
Fenomena ini juga menjadi cermin yang lebih luas. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari—di kantor, di sekolah, bahkan di keluarga—kita sering berada pada posisi “juri”. Kita membuat keputusan. Kita menilai orang lain. Kita menentukan benar atau salah.
Pertanyaannya: Apakah kita cukup rendah hati untuk mengecek ulang? Apakah kita cukup terbuka untuk menerima kemungkinan bahwa kita keliru? Atau justru kita lebih sibuk mempertahankan ego? Karena terkadang, masalah terbesar bukan pada kesalahan itu sendiri. Tetapi pada ketidakmauan untuk mengoreksi kesalahan.
Dari peristiwa ini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, keputusan penting harus diiringi dengan ketelitian. Apalagi dalam situasi publik, di mana setiap keputusan bisa berdampak luas.
Kedua, transparansi adalah kunci kepercayaan. Di era keterbukaan, menjelaskan proses jauh lebih penting daripada sekadar menegaskan hasil.
Ketiga, sikap terbuka jauh lebih bernilai daripada sekadar merasa benar. Karena kebenaran tidak takut diuji.
Dan yang terakhir, mungkin yang paling penting: menjadi adil bukan hanya tentang memutuskan. Tetapi tentang kesediaan untuk memastikan bahwa keputusan itu memang adil.
Pada akhirnya, mungkin kita semua bisa sepakat pada satu hal sederhana. Bahwa dalam setiap kompetisi, peserta berharap untuk dinilai secara objektif. Dan publik berharap melihat keadilan ditegakkan.
Karena ketika sesuatu yang benar bisa dinyatakan salah, dan yang salah bisa dianggap benar, maka yang dipertaruhkan bukan hanya hasil lomba. Tetapi kepercayaan. Dan kepercayaan—sekali hilang— tidak mudah untuk dibangun kembali.